JATENG UPDATES, Blora – Kabupaten Blora bisa dikatakan sepanjang tahun ini cukup menghawatirkan terkait ramah anak. Pasalnya Kabupaten di Jawa Tengah bagian timur ini kerap kali terjadi pelecehan seksual anak, bahkan beberapa kasus diantaranya merupakan anak difabel. Menyikapi hal tersebut tampaknya para pejabat terkait membutuhkan waktu lama untuk menangani, mengurai permasalahan, maupun antisipasi, karena kurang persiapan.
8 Kasus Pelecehan Anak Terjadi di Blora
Menurut Achlif Nugroho Widi Utomo, anggota DPRD komisi D, yang salah satunya bertugas membidangi permberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengatakan bahwa sepanjang tahun ini ada banyak laporan masuk ke gedung wakil rakyat sepanjang tahun 2023. “Secara data riil kita belum punya itu. Nah dengan FGD (Forum Group Discussion) ini bagian dari koordinasi. Sampai saat ini sudah ada 8 kejadian yang sudah ditangani oleh Dinas Sosial dan P3A ( Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Bahkan korbannya juga ada yang disabilitas” ungkapnya kepada JATENG UPDATES pasca Audiensi dengan dinas terkait, APH, dan LBH, Selasa (24/10/2023).DPRD Blora Menuding Pelecehan Seksual disebabkan Internet
Terkait semakin meningkatnya kasus pelecehan seksual di Bumi Samin ini, Achlif sapaan akrabnya menuding akibat bebasnya berselancar di internet. “Secara statistik untuk kenapanya kita belum punya laporan. Tapi konteks itu secara asumsi saya pribadi, salah satunya kemudahan akses internet dalam tanda kutip belum ada pembatasan oleh seluruh unsur disekeliling anak kita,” bebernya.
Penangan Kasus Pelecehan Anak Di Blora dianggap lamban
Ditanya terkait penanganan kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak yang kerap lamban sekali oleh pihak terkait, politisi PPP tersebut mengatakan seharusnya ada pusat pelayanan terpadu. “Terkait perlindungan perempuan dan anak jadi korban kekerasan, itu merupakan bagian dari perda kita. Walaupun memang untuk saat ini untuk point ini di Blora masih belum terbentuk. Tapi yang sudah terbentuk adalah seperti yang disampaikan tadi unit perlindungan perempuan dan anak seperti Dinas Sosial. Hanya saja masih terkendala satgas di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” paparnya.
