JATENGUPDATES, KUDUS – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kudus mendukung langkah Pj. Bupati Kudus dalam mewujudkan Good Governance dan Good Goverment.
Hal ini disampaikan Arif Mustain Ketua PC GP Ansor di tengah-tengah Pelantikan PC GP Ansor periode 2024-2028 di Auditorium IAIN Kudus (29/4/2024)
Selama ini PC GP Ansor Kudus memandang roda pemerintahan di Kabupaten Kudus tidaklah sebagus lukisan yg disuguhkan.
Bukti temuan LHP BPK, kasus perades, kasus KONI, kasus PDAM, Kasus Umroh, kasus insntif nakes menjadi salah satu bukti bahwa sebenarnya ada yang tidak beres di dalam pemerintahan kabupaten Kudus, bukan hanya eksekutif saja namun di tempat lain pula.
Pj Bupati saat ini dinilai oleh Ansor malah menjadi tukang cuci piring atas kotor dan semrawutnya pemerintahan kemarin. Sehingga beliau harus membersihka kotoran yang ada.
Jadi persoalan yang ada pada tahub ini adalah sisa dari masalah kemarin. Itupun pj harus menyelesaikan dengan SDM yang sudah ada dan anggaran yang juga sudah terploting di 2023.
Langkah pj Bupati Kudus saat ini sudah benar. Iktiyar mewujudkan Good Governance dan Good Goverment dg melakukan penyegaran lewat selter dan uji kompetensi akan membuka peluang semua ASN yang ada untuk menjabat sesuai kompetensinya.
Bersih-bersih ini pun tanpa mahar, tanpa transport dam embel embel apapun. Sudah menjadi rahasia umum jika muncul isu pengisian dan rotasi jabatan pasti akan diidentikkan dengan transaksi jual beli.
Namun arif lebih lanjut menyampaikan ia yakin Pj. Bupati Kudus ini akan clean and clear. Ansor Kudus siap untuk mengamati dan mengawasi proses yang berjalan.
Di sisi lain Ansor Kudus juga merasa heran jika ada statemen yang mempertanyakan usaha yang dilakukan oleh Pj Bupati Kudus tersebut. Bahwa memang kenyataannya ada jabatan yang kosong lama sudah seharusnya segera diisi untuk memaksimalkan pelayanan publik. “Jika kosong kasihan kasihan masyarakat” imbunya.
Kritik terhadap langkah Pj Bupati Kudus ini menjadi pertanyaan besar bagi Ansor Kudus apalagi sesuai aturan apa yang dilakukan oleh Pj. Bupati Kudus tidak melanggar aturan yang ada.
Apakah ini ketakutan semata dari kontestan pilkada yang terlanjur menjanjikan kue jabatan kepada orang-orang tertentu atau transaksional politik dalam pilkada lebih lanjut arif menyampaikan bahwa Kudus harus bersih bersih saat ini.
Sehingga ke depan birokrat-birokrat yang ada benar-benar maksimal dan profesional dalam bekerja melayani masyarakat.
