JATENG UPDATES, Blora – Geram dengan perilaku Kepala Desa atau Kades, ratusan warga Desa Sendangharjo Kecamatan Blora, Jawa Tengah, rame rame datang ke balai Desa gelar musyawarah Desa luar biasa (Musdeslub) menuntut kades diberhentikan dari jabatan.
Kades yang baru dilantik 15 bulan lalu tersebut diduga telah melakukan pernikahan siri pada sekitar Februari silam dengan bawahannya, yakni perangkat desa yang menjabat kepala Dusun atau kamituwo.
Selain itu Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa juga mempertanyakan hilangnya aset sepeda motor Dinas Kades.
Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan peserta melalui Berita Acara Musdeslub, yang digelar di Balai Desa, pada Senin (13/5/2024).
Ketua BPD setempat, Yuli Siswo Purnomo, yang didampingi jajaran struktural dan anggotanya, telah menandatangani Berita Acara yang berisi dugaan – dugaan pelanggaran yang meresahkan warga, serta mengusulkan kepada Bupati Blora untuk memberhentikan jabatan Kades dan Perangkatnya tersebut.
“Hari ini kita gelar rapat Musdes luar biasa yang pada intinya adalah untuk menampung aspirasi atau keresahan warga terkait beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades dan salah satu perangkat kami yaitu Kamituwo Medang, yang kami duga telah melakukan nikah siri, padahal mereka masih memiliki suami atau istri masing – masing, meskipun proses perceraian,” ujar Yuli kepada para awak media.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris BPD, Bambang AS kepada para awak media, bahwa pada hari ini juga, surat rekomendasi usulan pemberhentian akan dikirimkan kepada Bupati Blora, agar juga cepat ditindaklanjuti.
“Hari ini juga, hasil Musdeslub ini akan kita lampirkan Berita Acara ini, biar segera ditangani oleh Bupati Blora, sebagai Kepala Daerah, selain itu, aksi ini adalah untuk memberikan contoh kepada BPD Desa lain, agar berani bersikap aktif untuk mengawasi dan menyampaikan aspirasinya, kalau ada penyelewengan segera diambil tindakan bersama warga, jangan takut – takut,” tandas Bambang.
Diketahui bahwa peserta Musdeslub dihadiri tokoh masyarakat, BPD, Ketua RT dan RW setempat. Namun sayang, baik Kades dan Perangkat Desa yang diduga nikah siri, tampak tidak hadir dalam musyawarah tersebut.
