JATENG UPDATES, Blora – Tak ingin guru double job yang berakibat jam belajar siswa terganggu,
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo tak mengijinkan guru berstatus PNS dan PPPK nyambi menjadi penyelenggara pemilu level PPK dan PPS jelang Pilkada 2024.
Sunaryo menjelaskan bahkan kontrak sebagai PPPK sudah jelas tertera, bahwa Guru dilarang kerja sampingan.
“Kalau jadi PPK dan PPS waktunya (kontrak kerja) kan berbulan bulan. Bagaimana itu?. Kalau jadi KPPS tidak masalah kan cuma satu hari pas libur” jelasnya, Kamis (2/4/2023).
Sunaryo menambahkan jika Guru PNS dan PPPK harus mendapatkan ijin dari dinas pendidikan jika ada pekerjaan lain.
“Kedepan saya tidak akan menyetujui. Meskipun mereka sebetulnya dibutuhkan di Desa. Tapi mengingat kontrak yang panjang, jangan sampai nanti malah mereka meninggalkan sekolah,” terangnya.
Diketahui bahwa perhelatan Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. Dalam perhelatan tersebut di kabupaten Blora akan memilih kepala daerah untuk posisi Bupati dan Gubernur Jawa Tengah.