JATENG UPDATES, Rembang – Dituding intervensi wali murid hingga tiga siswa didepak dari sekolahan Taman Kanak-kanak (TK) terkait Pilkada Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Pihak TK Darul Fikri Pamotan secara resmi memberikan klarifikasi.
Yayasan pendidikan tersebut membantah terkait pemberitaan yang menyebut tiga siswanya dikeluarkan karena wali murid memiliki perbedaan pilihan politik.
Piihak Yayasan, Kepala Sekolah didampingi kuasa hukum menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar. Hal tersebut diutarakan dalam konferensi pers, Senin (25/11/2024).
Ketua Yayasan Darul Fikri, Joko Supriyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan siswa atas dasar pilihan politik orang tua mereka. Menurutnya, tuduhan ini hanyalah asumsi yang tidak memiliki bukti konkret.
“Kami tidak pernah mengeluarkan siswa dengan alasan apa pun terkait politik. Jika memang ada surat resmi pengeluaran siswa, kami minta ditunjukkan. Hingga saat ini, siswa yang disebutkan masih terdaftar aktif di sekolah,” jelas Joko.
Selanjutnya, Kepala TK Darul Fikri, Umi Anisah menambahkan bahwa pihaknya tidak memiliki kebijakan yang diskriminatif. Ia bahkan mengaku kaget dengan berita yang beredar.
“Ketiga siswa tersebut masih menjadi bagian dari TK Darul Fikri. Tidak ada satu pun keputusan dari kami untuk mengeluarkan mereka. Bahkan ketika ada salah satu wali murid yang meminta anaknya dikeluarkan, saya tolak dan menawarkan surat mutasi jika mereka ingin pindah sekolah,” ujar Umi.
Pihak yayasan dan sekolah menegaskan bahwa semua pihak yang menuduh TK Darul Fikri mengeluarkan siswa karena alasan politik harus menunjukkan bukti nyata. Hingga saat ini, mereka tidak pernah menerima atau mengeluarkan dokumen resmi terkait pengeluaran siswa.
Sementara itu, Kepala Desa Pamotan, Achmad Masykur Rukhani, yang turut hadir dalam konferensi pers mengatakan bahwa isu ini berpotensi mengandung muatan politik yang sengaja diarahkan untuk menyudutkan pihak tertentu. Ia memastikan bahwa setelah melakukan klarifikasi, tidak ditemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.
“Sekolah ini milik yayasan, bukan milik pribadi atau keluarga salah satu pasangan calon bupati. Tanah tempat berdirinya TK ini pun merupakan hibah dari Mbak Harmusa Oktaviani, anggota DPR RI. Jadi, tidak ada kaitan politik apa pun di sini,” tegasnya.
Achmad Masykur juga menyatakan akan segera mempertemukan pihak sekolah dengan orang tua siswa untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya bebas dari isu-isu politik yang hanya memperkeruh suasana.
“Kami akan menjembatani komunikasi antara pihak yayasan dan wali murid agar semua pihak mendapatkan penjelasan yang jelas. Jangan sampai hal ini berlanjut menjadi isu yang merugikan sekolah dan siswa,” tambahnya
“Isu ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terbukti kebenarannya. Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bebas dari konflik politik, demi kebaikan generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
