JATENG UPDATES, Blora – Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten telah mengalokasikan anggaran penanganan bencana perbaikan infrastruktur rusak akibat tanah longsor dan banjir yang terjadi selama 10 bulan. Anggaran kolaborasi itu mencapai sekitar Rp 10 miliar untuk realisasi 16 kegiatan yang dikolaborasikan oleh Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Blora di 2024.
Kabid Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Blora Surat mengatakan, anggaran kolaborasi antara Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR, Provinsi Jawa Tengah yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Kabupaten Blora. Pihaknya menggandeng pihak lain untuk mengoptimalkan anggaran yang terbatas dari APBD Blora.
“Anggaran penanganan bencana yang dari APBD itu hanya Rp 400 juta, sedangkan selama 10 bulan inj telah terjadi 16 bencana longsor dan banjir. Untuk mitigasi dan penanganan bencana selanjutnya itu memakan biaya terlalu banyak,” ujarnya.
Ia menambahkan, terutama di wilayah Blora itu diapit oleh dua sungai. Sungai Bengawan Solo milik BBWS Bengawan Solo dan sungai Pemali Juana milik BBWS Pemali Juana.
“Dari 16 bencana itu didominasi dari Sungai Bengawan Solo dan Pemali Juana. Perbaikan di pinggiran sungai itu perlu biaya banyak agar kembali optimal dan tidak membahayakan warga,” jelasnya
Ia menjelaskan, 16 bencana dalam 10 bulan itu terjadi di darrah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo ada 6 titik. Bencana tanah longsor Ngloram-Gadon, Desa Panolan, Desa Sumber Kedungtuban, Desa Sogo Kedungtuban, Desa Pilang Randublatung, Desa Sambongwangan Randublatung dan Kelurahan Ngelo Cepu. Untuk Sungai Lusi itu ada bencana longsor ada di Desa Brumbung, Kelurahan Beran, Kelurahan Karangjati, Desa Pengkolrejo dan Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan.
“Untuk anggaran mitigasi menjelang akhir tahun itu masih sisa setengah, ada material dolken 100 batang batu belah 200 kubik. Berkat kolaborasi itu kami mampu menghemat anggaran terbatas yang disediakan oleh Pemoab Blora,” tuturnya. (ADV Pemkab Blora)
